Ternate, malutpost.com -- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Ternate diminta untuk perkuat sinergi dan kolaborasi untuk menuntaskan program.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly saat memimpin apel pagi dalam program Rabu Menyapa di instansi tersebut pagi tadi.

Apel pagi itu dihadiri Kepala Disperkimtan Tonny S. Pontoh beserta jajaran pegawai di lingkungan Disperkimtan.

Rizal dalam arahannya menegaskan bahwa sinergi antar pegawai menjadi kunci agar seluruh program dan kegiatan Disperkimtan dapat berjalan optimal.

“Seluruh pegawai harus bersinergi dan berkolaborasi agar program dan kegiatan bisa berjalan maksimal,” tutur Rizal.

Ia menyampaikan, 20 Februari nanti merupakan satu tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate sejak dilantik pada 20 Februari 2025.

Dalam satu tahun berjalan, Pemkot Ternate secara bertahap mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Dalam RPJMD terdapat sejumlah kebijakan strategis, dan sebagian di antaranya menjadi tugas dan fungsi Disperkimtan. Karena itu, saya berharap spirit wali kota dan wakil dalam mewujudkan janji politik saat kampanye dapat dituntaskan melalui program-program Disperkimtan,” tutur Rizal.

Selain penguatan sinergi, Rizal juga menekankan pentingnya percepatan penanganan kawasan kumuh yang masih membutuhkan penyelesaian. Termasuk di dalamnya percepatan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) agar kawasan kumuh di Kota Ternate dapat berkurang.

“Kawasan-kawasan yang berpotensi kumuh juga harus dimitigasi sejak dini. Ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil,” katanya.

Rizal juga menyoroti program pertanahan, khususnya verifikasi dan validasi aset milik pemerintah kota yang belum memiliki alas hak. Ia meminta seluruh aset tersebut dapat segera disertifikatkan sebagai bagian dari pengamanan aset daerah.

Rizal menyampaikan capaian Pemkot Ternate dalam delapan area intervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rizal menyebut, Pemkot Ternate berhasil meraih peringkat pertama dalam penilaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK tahun 2025.

Menurutnya, di tahun 2026, area yang berkaitan dengan barang milik daerah dan aset yang menjadi tugas pokok Disperkimtan harus memiliki nilai yang lebih tinggi atau cakupan yang lebih luas.

“Permasalahan aset harus punya progres yang jelas di tahun 2026. Saat LKPJ akhir tahun disampaikan ke DPRD, saya ingin melihat progres nyata, terutama terkait pengamanan aset, baik barang milik negara maupun daerah,” tandas Rizal. (van)