Status Quonya, Indonesia sebagai negara dengan wilayah luas dan tingkat pendidikan politik yang beragam menghadapi tantangan dalam menerapkan demokrasi yang ideal.

Pilkada langsung memang bukan tanpa cacat, tetapi juga telah menjadi simbol penting dari kedaulatan rakyat. Mengubah mekanisme ini tanpa memperbaiki akar persoalan justru berisiko menimbulkan kemunduran demokrasi.
Lantas, pertanyaannya?  apa yang harus dilakukan??

Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie, demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang seimbang antara prosedur, substansi, dan tujuan.

Oleh karena itu, perubahan sistem Pilkada tidak boleh dilakukan secara pragmatis, melainkan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap pembangunan demokrasi jangka panjang.

Win-Win Solusion: Alternatif dan Jalan Tengah

Daripada terjebak pada pilihan ekstrem antara Pilkada langsung atau oleh DPRD, pemerintah dan pembuat kebijakan seharusnya mempertimbangkan solusi alternatif.

Misalnya, memperketat regulasi pembiayaan kampanye, menegakkan hukum secara tegas terhadap politik uang, serta meningkatkan pendidikan politik masyarakat. Serta Penguatan peran partai politik dalam kaderisasi juga menjadi kunci penting.

Dengan partai yang sehat dan transparan, baik Pilkada langsung maupun tidak langsung dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Selain itu, pemanfaatan teknologi pemilu dapat membantu menekan biaya dan meningkatkan transparansi Pilkada langsung. (*)