Kondisi tersebut mendorong sebagian kalangan untuk mengusulkan Pilkada melalui DPRD sebagai alternatif. Mekanisme ini dinilai lebih efisien dan sejalan dengan sistem demokrasi perwakilan yang dianut dalam konstitusi Indonesia.
Win-Win Dilematiss..

Efisiensi Sebagai Argumen Utama

Salah satu argumen paling kuat yang mendukung Pilkada oleh DPRD adalah efisiensi. Pilkada langsung membutuhkan anggaran yang sangat besar, mulai dari logistik pemilu, honor penyelenggara, pengamanan, hingga biaya kampanye di banyak daerah, anggaran Pilkada bahkan menggerus alokasi dana untuk pelayanan publik seperti pendidikan dan Kesehatan.

Efisiensi ini juga dapat kita gunakan dalam pendekatan; Prof. Bagir Manan, mantan Ketua Mahkamah Agung dan pakar hukum tata negara, menyatakan bahwa demokrasi tidak hanya soal partisipasi, tetapi juga soal efektivitas pemerintahan.

Menurutnya, negara harus mampu menjalankan fungsi pelayanan publik secara optimal, dan sistem politik yang terlalu mahal dapat menghambat tujuan tersebut.

Efisiensi dalam Perspektif Demokrasi Prosedural

Dari sudut pandang efisiensi, Pilkada oleh DPRD memiliki sejumlah keunggulan. Proses pemilihan yang terbatas pada anggota DPRD dianggap mampu menekan biaya penyelenggaraan dan meminimalkan potensi konflik sosial.

Hal ini sejalan dengan teori demokrasi prosedural yang dikemukakan oleh Joseph Schumpeter, yang memandang demokrasi sebagai metode untuk memilih pemimpin melalui mekanisme kompetisi elite, bukan partisipasi langsung oleh rakyat secara terus-menerus.

Dalam kerangka ini, DPRD berfungsi sebagai representasi rakyat yang diberi mandat untuk mengambil keputusan politik, termasuk memilih kepala daerah.

Baca Halaman Selanjutnya..