Sejak diberlakukannya Pilkada langsung pasca-reformasi, demokrasi lokal mengalami kemajuan signifikan dalam hal partisipasi politik masyarakat.

Namun, setelah 27 tujuhan wacana pengembalian mekanisme Pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat dan menimbulkan perdebatan publik.

Perdebatan ini berpusat pada dilema antara efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan legitimasi demokratis dari kepala daerah terpilih.

Latar Belakang Wacana Pilkada Oleh DPRD

Pilkada langsung mulai diterapkan pada tahun 2005 sebagai bagian dari reformasi politik pasca-Orde Baru. Sistem ini dianggap sebagai wujud nyata kedaulatan rakyat dan koreksi atas sistem sebelumnya, di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD yang dinilai sarat dengan praktik politik transaksional.

Pilkada langsung diperkenalkan sebagai koreksi terhadap praktik demokrasi perwakilan yang dinilai elitis dan sarat kepentingan politik. Sistem ini diharapkan dapat mendekatkan rakyat dengan pemimpinnya serta memperkuat akuntabilitas kepala daerah.

Namun, seiring berjalannya waktu, Pilkada langsung juga memunculkan berbagai persoalan, seperti biaya politik yang sangat tinggi, konflik horizontal di masyarakat, maraknya praktik politik uang, serta beban anggaran daerah dan negara.

Atas dasar dan berbagai persoalan tersebut, muncul kembali gagasan bahwa Pilkada sebaiknya dilakukan oleh DPRD. Pendukung wacana ini menilai bahwa mekanisme tidak langsung lebih efisien, stabil, dan sesuai dengan prinsip demokrasi perwakilan yang dianut Indonesia.

Baca Halaman Selanjutnya..