NasDem Dorong Perubahan Nama Provinsi Maluku Utara
Ternate, malutpost.com -- Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai NasDem Wilayah Maluku Utara, Muhlis Tapi Tapi, menyampaikan hasil Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Partai NasDem Maluku Utara yang membahas tiga agenda utama melalui tiga komisi, Minggu (11/1/2026).
Komisi A membahas bidang internal partai, khususnya penyusunan program kerja DPW Partai NasDem Maluku Utara periode 2025–2029. Komisi B membahas program eksternal partai, sementara Komisi C fokus pada perumusan rekomendasi.
Menurut Muhlis, agenda terpenting dari Rakerwil tersebut adalah rekomendasi Partai NasDem yang akan disampaikan kepada DPP NasDem dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
"Salah satu rekomendasi penting adalah terkait dengan peninjauan nomenklatur nama Provinsi Maluku Utara," kata Muhlis kepada wartawan.
Ia menjelaskan, NasDem meminta Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk meninjau kembali nama provinsi karena dinilai serupa dengan sejumlah nama kabupaten di Provinsi Maluku, seperti Maluku Tengah dan Maluku Tenggara.
"Menurut kami, nama provinsi perlu dikaji ulang. Karena itu, Pemprov Malut perlu menjajaki pendapat masyarakat terkait kemungkinan perubahan nama provinsi," ujarnya.
Muhlis menegaskan, kajian tersebut harus melibatkan kalangan akademisi serta masyarakat luas agar menghasilkan keputusan yang objektif dan komprehensif.
Sementara itu, Sekretaris Wilayah Partai NasDem Maluku Utara, Abd Rahim Odeyani, menjelaskan bahwa secara konstitusional Provinsi Maluku Utara diatur dalam undang-undang pembentukan daerah. Namun, berdasarkan kajian internal DPW NasDem Maluku Utara, nama Maluku Utara dinilai identik dengan nama kabupaten/kota yang berada di Provinsi Maluku.
"Kami tidak memiliki maksud lain. Kami hanya mendorong agar hal ini dikaji secara akademik oleh Pemerintah Provinsi dengan melibatkan akademisi dan masyarakat," jelasnya.
Ia menambahkan, rekomendasi tersebut merupakan salah satu poin yang didorong NasDem agar dapat ditindaklanjuti secara serius oleh Pemprov Maluku Utara.
Dari hasil pembahasan itu, muncul dua usulan nama Provinsi Maluku Utara yaitu:
1. Provinsi Maluku Kie Rraha.
2. Provinsi Halmahera Kepulauan.
Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Partai NasDem Maluku Utara, Helmi Umar Muksin, menambahkan bahwa NasDem juga telah melakukan pemetaan politik sebagai bekal bagi DPW dalam meningkatkan prestasi elektoral partai ke depan.
"Keinginan DPP NasDem yang paling pokok adalah mengembalikan kursi DPR RI dari Maluku Utara. Selain itu, juga menambah perolehan kursi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota pada Pemilu 2029," pungkasnya. (nar)