Sofifi, malutpost.com -- Wakil Gubernur (Wagub), Maluku Utara, Sarbin Sehe, memimpin Rapat Teknis bersama UPTD/Balai Perikanan kabupaten/kota se-Provinsi Maluku Utara yang digelar di Krisant, Kota Ternate, Minggu (10/1/2026).

Rapat dimulai pukul 08.00 hingga 18.00 WIT. Dihadiri Asisten I Kadri Lateje, Asisten II Sri Hartati, dan Asisten III Sukur Lila, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Malut Fauji Momole, serta seluruh kepala UPTD perikanan se-Maluku Utara.

Wagub Sarbin menegaskan, rapat itu merupakan tindak lanjut dari arahan gubernur, agar seluruh perangkat daerah bergerak cepat melakukan kajian, analisis, serta pemetaan peluang potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor perikanan dan kelautan.

"Arahan Ibu gubernur sangat jelas, kita harus bergerak cepat melakukan kajian dan analisis peluang PAD dari sektor perikanan," Wagub Sarbin, Minggu (11/1/2026).

Dalam rapat tersebut hadir 8 UPTD bidang Perikanan Tangkap, meliputi UPT Ternate yang membawahi Halmahera Barat, UPT Halmahera Selatan yang juga mencakup Kepulauan Sula, UPT Halmahera Utara, UPT Tidore Kepulauan yang mencakup Halmahera Tengah, serta UPT Morotai.

Berdasarkan hasil analisis seharian penuh bersama para asisten, Wagub Sarbin menyampaikan bahwa potensi PAD sektor perikanan Maluku Utara sangat besar jika dikelola secara optimal.

Ia menegaskan untuk 9 UPT perikanan, diperlukan sentuhan perbaikan pada sistem cold chain, optimalisasi retribusi sarana dan prasarana, serta retribusi tambat labuh kapal di bawah 30 GT.

Sementara itu, pada sektor budidaya perikanan, kontribusi PAD dinilai akan meningkat signifikan apabila dilakukan revitalisasi dan perluasan tambak udang vaname, peningkatan volume produksi, serta konversi tambak dari sistem tradisional plus ke supra intensif.

Wagub juga menyoroti keberadaan tambak udang MSF (Millennial Shrimp Farming) yang dibangun oleh DKP pada tahun 2022–2023 di Halmahera Barat, Halmahera Selatan, dan Tidore Kepulauan, namun hingga kini belum dikelola secara optimal.

"Ini harus segera dikelola, jangan sampai parkir sudah tiga tahun. Harga udang vaname di pasaran saat ini mencapai Rp130 ribu hingga Rp150 ribu per kilogram. Dengan RC 1,7, usaha ini sangat menguntungkan dan tidak akan merugi," tegas Wagub di hadapan kepala DKP Malut Fauji Momole.

Selain itu, untuk meningkatkan daya saing produk perikanan, Wagub mendorong optimalisasi peran Balai Pengujian Mutu Perikanan di Bastiong, Ternate, agar mampu mendukung ekspor dan peningkatan nilai tambah produk perikanan daerah.

Di bidang Pengelolaan Ruang Laut (PRL), Wagub Sarbin menekankan pentingnya mendorong UPT konservasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), mencontoh keberhasilan UPT BLUD Raja Ampat yang pada tahun 2025 mampu menghasilkan potensi PAD sebesar Rp34 miliar.

"Model BLUD ini sangat prospektif dan harus kita dorong di Maluku Utara," katanya.

Seluruh peluang PAD dari sektor perikanan dan kelautan ini, lanjut Wagub, ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang ke depan akan dialokasikan bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya, pada pekan lalu Gubernur Sherly menilai kinerja dinas perikanan tahun 2025 belum maksimal. Menurut Sherly, di tahun 2025 output kinerja OPD tersebut belum terlihat signifikan, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan. (nar)