Studi-studi antropologi pembangunan telah lama mengingatkan bahwa model pembangunan yang mengorbankan lingkungan demi pertumbuhan ekonomi cepat cenderung menghasilkan lingkaran setan krisis.

Banjir, misalnya, menghancurkan lahan pertanian, rumah, dan infrastruktur, memiskinkan masyarakat, dan pada saat yang sama menuntut negara mengeluarkan anggaran besar untuk penanganan darurat dan pemulihan, suatu lingkaran setan yang tidak menyentuh akar persoalan.

Pada titik ini, banjir harus dibaca sebagai cermin yang mengungkap kegagalan kita mendefinisikan dan mengkonstruksi pembangunan secara manusiawi dan berkelanjutan.

Setiap bencana banjir, rumah yang terendam, anak yang mengungsi, tetesan airmata para korban, bukan saja menggambarkan kerusakan relasi sosial manusia dengan alam tapi juga ketimpangan kekuasaan, yang menentukan siapa yang mengakumulasi keuntungan dan siapa yang harus dikorbankan.

Semua itu mencerminkan pesan jelas dari alam yang rusak dan relasi sosial yang timpang. Pendekatan dominan terhadap banjir yang teknokratis seperti normalisasi sungai, perbaikan dan rekonstruksi infrastruktur seperti tanggul, atau relokasi warga tentu penting, tetapi tidak cukup.

Dari perspektif antropologi sosial, solusi berkelanjutan harus menyentuh substansi masalah yaitu penataan ulang perspektif tentang relasi kuasa antara manusia dan lingkungan termasuk hutan, antara negara dan warga lokal, serta antara ekonomi dan etika lingkungan.

Pemulihan cara pandang ini harus bisa menjadi diskursus utama yang bukan saja mempenetrasi kedalam ruang-ruang akademik, tapi juga mempenetrasi masuk ke ruang-ruang rapat pengambil kebijakan dan penegakkan hukum. (*)