Fadli Kayoa

(Jurnalis)

Akhir-akhir ini beranda media sosial penuh dengan foto para calon Ketua DPP Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula (HPMS). Perdebatan mengenai siapa yang akan memimpin organisasi lokal itu kian gesit. Ada yang mengklaim semua orang punya hak demokrasi, jadi sekalipun sebagai pejabat daerah, mereka boleh saja mencalonkan diri.

Bukan hanya di media sosial, satu pekan lalu sekira akhir tahun 2025, wacana mengenai HPMS yang akan menggelar kongres Dewan Pimpinan Pusat (DPP) juga jadi bahan perbincangan di Cafe Komune. Tentu bukan saya, semua orang yang membahas ini bisa kita bilang senior.

Meski begitu, pro kontra keaktifan organisasi mahasiswa itu masih jadi pertanyaan, kepentingannya untuk apa dan apakah HPMS masih efektif?. Pertanyaan ini jadi bahan diskusi yang hangat, sesekali menyeruput kopi Komune panas.

Saya sendiri tidak pernah bernaung di bawah organisasi besar itu, yah sekalipun lahir dan besar di Sula. Alasanya sederhana, apakah ada manfaat, lalu setelah berkecimpun apa yang akan didorong. Itu jadi landasan, lima tahun lalu, sahabat saya Reswandi mengajak ikut training, tapi saya menolak. Sebab kemanfaatannya bagi saya tak ada, atau bisa dikatakan kita serasa masuk dalam ruang hampa.

Terbukti di tengah himpitan ekonomi dan buruknya kepemimpinan daerah, HPMS hanya tinggal diam dan mati suri. Ironisnya mereka yang mengaku besar di organisasi berlambang pulau senapan itu, adalah aktor di balik rusaknya daerah.

Saya berani menyebut mereka aktor, lantaran mereka ikut mendukung kepemimpinan yang buruk, miskin gagasan dan hanya dengan modal uang.

Lalu apakah HPMS hanya melahirkan alumni yang menjilat dan akan masuk ke dalam kekuasan. Pertanyaan ini mungkin sulit dijawab. Tapi ya sudah lah.

Bagi saya alangkah baiknya dibubarkan, jika kepentingan HMPS hanya mendobrak kekuasaan yang buruk. Sebab Sula lima tahun terakhir menjadi daerah tertinggal dan tercatat sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi paling rendah kedua se Maluku Utara.

Apa jadinya jika organisasi yang didirikan sejak lama itu jadi kendaraan politik untuk mendukung elite birokrasi dan politik. Tidakkah hal tersebut jauh dari tujuan awal dan semangat organisasi itu didirikan.

Lalu apa yang kita harap dari HPMS?. Bagi saya tak ada harapan apapun, toh hasil dari kongres itu akan menempatkan elite memimpin, mungkin kepentingannya untuk politik lima tahun nanti.

Lalu apa gunanya bagi daerah. Apakah HPMS akan kritis atas kondisi daerah yang miskin fasilitas, tertinggal, pertumbuhan ekonomi merosot, dan bisa menolak penuh ekstraktif masuk di Pulau Mangoli. Bagi saya ini mungkin mustahil.

Alangkah baiknya, para kadernya beternak ayam atau kambing. Itu lebih berguna, karena membuka peluang lapangan pekerjaan di tengah ekonomi daerah yang buruk, dan membuat banyak orang Sula pinda penduduk jadi warga Halmahera Tengah atau mencari peluang kerja di perusahaan tambang, Halmahera Selatan.

Apa yang terjadi di Sula kini membuka mata kita, secara nyata kegagalan organisasi kemahasiswaan tersebut. Sebab sejak lama tak ada gebrakan baru mendorong daerah menjadi lebih baik, justru sebaliknya elite atau mereka yang mengaku berkecimpung di organisasi atas nama pelajar dan mahasiswa Sula itu bersekongkol dengan kekuasaan saat ini. *