Pada poros lain ekonom Asis Hasyim dan Muhammad I. Nurdin memiliki argumentasi yang berbeda dengan Muhtar Adam, dari aspek konektivitas apa yang disambungkan, pertumbuhan ekonomi baru yang mana.

Dari aspek kegunaan jalan trans kie raha siapa yang lebih prioritas menggunakan jalan trans kie raha apakah masyarakat, atau para pemilik modal yang mempunyai konsesi izin usaha pertambagan.

Nurdin pun menjelaskan lebih prioritas Sherly membangun konektivitas tol laut, karena Maluku Utara adalah daerah kepulauan, sejarah rempah adalah sejarah dan peradaban maritim untuk Maluku Utara.

Dua pandangan yang berbeda diantara setuju dan tidak ada persetujuan atas jalan trans kie raha Sherly tetap berada pada komitmennya, tidak ada negosiasi, tidak ada “jeda perenungan” untuk Sherly berfikir kembali.

Ada hal yang lebih urgen dan mendesak bukan jalan baru, kebutuhan rakyat yang mendesak, Galela-Loloda, Halmahera Barat ke halut jalan belakang ibu-sahu-kao, sp enam wasile-Wasile Utara-Maba Utara, dan masih banyak lagi yang harus dikoneksikan transportasi jalan,,

Bukankan pembukaan jalan baru itu membutuhkan kajian akademik yang alurnya juga panjang karena dalam kajian akademik ada analisis dampak lingkungan, belum lagi perubahan status wilayah dari hutan lindung, hutan konsesisi, hutan taman nasional, perubahan-perubahan status ini akan memamkan waktu yang panjang.

Suara kritis publik atas kebijakan jalan trans kie Raha yang terbelah itu disadari atau tidak, Sherly dengan kewenangan serta otoritasnya, baik “being In Authority” maupun Being An Authority dipastikan terdistribusi.

Sekeras apapun kritik public, kewenangan atau otoritas itu sifatnya memaksa semua komponen untuk tunduk dengan kepala tertunduk maupun tunduk dengan kepala tegak lurus. (*)