Relokasi adalah pengakuan bahwa negara harus melakukan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar mengirim bantuan sesekali atau membangun bangunan yang tidak terisi. Transmigrasi menjadi bentuk pembenahan struktural yang telah lama diabaikan.

Menunda kebijakan relokasi berarti terus membiarkan warga kepulauan hidup di dalam lingkaran ketidakadilan. Ini bukan hanya masalah akses kesehatan, tetapi masalah bagaimana pemerintah memilih untuk memprioritaskan warganya.

Apakah pemimpin daerah siap mengambil keputusan berani yang menyelamatkan nyawa, atau tetap terpaku pada status quo yang sudah terbukti gagal?

Mari kita jujur: membangun fasilitas lengkap di setiap pulau kecil adalah mimpi yang tidak pernah akan terwujud. Bahkan jika anggarannya ada, tenaga kesehatannya tidak tersedia.

Transportasi rujukan pun tetap berisiko tinggi. Dan selama kondisi ini dibiarkan, masyarakat pulau kecil akan terus menjadi korban.

Transmigrasi adalah langkah nyata untuk mengakhiri rantai kematian yang bisa dicegah. Ia adalah indikator keberanian pemerintah untuk memutus siklus “pura-pura hadir” dan menggantinya dengan tindakan konkret. Tidak ada alasan lagi untuk menunda.

Setiap penundaan sama artinya dengan membiarkan lebih banyak ibu, bayi, dan keluarga terjebak dalam situasi yang seharusnya tidak terjadi di negara yang mengaku menjunjung tinggi hak kesehatan.

Saatnya pemerintah berhenti sekadar berbicara dan mulai menyelamatkan nyawa. (*)