Sayangnya, ketika polemik kunjungan justru menjadi konsumsi publik, fokus bergeser dari substansi persoalan ke persoalan ego dan legitimasi simbolik.

Padahal, bagi masyarakat, yang paling penting bukan siapa yang paling benar dalam klaim, melainkan apa dampak konkret dari relasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota terhadap kehidupan sehari-hari mereka.

Kasus ini seharusnya menjadi refleksi bersama bahwa tata kelola pemerintahan yang baik tidak lahir dari pembelaan posisi masing-masing, melainkan dari kesediaan untuk membangun komunikasi yang dewasa dan saling menghormati.

Seperti dikemukakan oleh Henry Mintzberg dalam Managing (2009), kepemimpinan publik yang efektif justru terlihat dari kemampuannya meredam konflik simbolik dan mengarahkan energi organisasi pada tujuan bersama.

Akhirnya, polemik Ternate Maluku Utara mengajarkan bahwa kunjungan pejabat bukan sekadar agenda perjalanan, tetapi bagian dari komunikasi politik dan institusional yang sarat makna.

Tanpa etika koordinasi dan kepemimpinan kolaboratif, kunjungan mudah berubah dari sarana penyelesaian masalah menjadi sumber persoalan baru.

Dan ketika itu terjadi, yang paling dirugikan bukan pejabat yang berdebat, melainkan masyarakat yang menunggu hasil nyata dari pemerintahan. (*)