Kehadiran Riset dan Inovasi

Dalam konteks itu, riset dan inovasi harus dijadikan instrumen utama untuk mengatasi dua risiko strategis, yaitu: Pertama, ketergantungan terhadap SDA dan ketimpangan kapasitas SDM antarwilayah.

Untuk itu, Malut harus mengembangkan pusat kolaborasi riset ataupun pusat inkubator teknologi, bahkan bisa saja mengagas Kawasan Sains dan Teknologi (STP) di sektor unggulan, seperti teknologi kelautan, pengolahan hasil perikanan, agroindustri, pariwisata berbasis budaya, dan teknologi pemurnian mineral.

Selain itu, kebijakan daerah perlu mendorong kolaborasi sistematis antara universitas, BRIN, industri, dan pemerintah daerah—tidak hanya melalui kerja sama formal, tetapi juga dengan menciptakan permintaan terhadap inovasi (innovation demand) melalui regulasi, insentif, dan pengadaan pemerintah.

Kedua, mendorong hadirnya inovasi sektor publik perlu menjadi prioritas. Reformasi birokrasi, Pemerintahan Digital, dan digitalisasi layanan publik bukan hanya untuk efisiensi administrasi, melainkan fondasi penting bagi ekosistem inovasi yang pro-business dan pro-citizen.

Pemerintah daerah yang mampu berinovasi akan menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, mempercepat perizinan, dan mengurangi hambatan bagi pelaku industri teknologi, Koperasi Merah Putih, ataupun UMKM inovatif.

Malut telah menempatkan dirinya pada jalur pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, tetapi kualitas pertumbuhan tersebut masih rentan jika tidak ditopang oleh riset dan inovasi yang kuat, termasuk penguatan talenta di dalamnya.

RPJPD 2025–2045 telah meletakkan arah masa depan yang tepat, namun keberhasilannya sangat bergantung pada keberanian dan konsistensi untuk membangun ekosistem pengetahuan secara serius.

Kekayaan sumber daya alam dapat menjadi kekuatan awal, dan knowledge capital adalah aset yang akan menentukan apakah Malut benar-benar dapat menjadi provinsi yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan hingga 2045 dan seterusnya. (*)