Upaya Hein membangun ruang dialog lintas identitas juga beresonansi dengan gagasan Hannah Arendt mengenai tindakan politik sebagai proses menciptakan ruang bersama (public space) yang memungkinkan rekonstruksi kepercayaan dan solidaritas.(Koten, 2016)

Dampak tersebut semakin terlihat dalam kebijakan-kebijakan pembangunan yang ia rumuskan. Pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi, perbaikan infrastruktur transportasi seperti bandara dan pelabuhan.

Serta peningkatan konektivitas Morotai–Halmahera merupakan wujud konkret dari pandangan Amartya Sen, mengenai pembangunan sebagai perluasan kapabilitas manusia.

Infrastruktur tidak hanya berfungsi fisik, tetapi juga membuka akses pendidikan, ekonomi, dan mobilitas sosial.(Herry-Priyono, 1970) Visi ini terartikulasikan lebih jauh melalui gagasan menjadikan Halmahera Utara sebagai “Kabupaten Kelapa,” yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan hilirisasi kelapa berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2025.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep public reason Rawls, yang menggarisbawahi bahwa kebijakan publik harus dirumuskan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan kolektif sebagai orientasi utama.(Sunaryo, 2022)

Pada ranah kebijakan pemerintahan, kontribusi Hein dalam pemekaran Halmahera Utara (2003) dan kemudian Pulau Morotai (2009) menunjukkan kualitas deliberatif sebagaimana dijelaskan Habermas yakni kapasitas memfasilitasi diskursus, mendengarkan berbagai kepentingan, dan menghasilkan keputusan politik melalui proses komunikatif secara rasional.(Dwi Putro, 2019)

Keterlibatan publik yang ia bangun melalui dialog adat, forum warga, serta keaktifannya dalam ruang politik nasional juga memperlihatkan unsur virtù, kemampuan strategis seorang pemimpin untuk mendorong perubahan melalui integritas, ketegasan, dan kejelasan visi.

Baca Halaman Selanjutnya..