Ternate, Malutpost.com — Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Maluku Utara menyampaikan kritik keras dan desakan terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Mereka mendesak Presiden untuk segera melakukan langkah koreksi menyeluruh atas kebijakan dan pola penanganan bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatra dan Aceh.

Badko HMI Maluku Utara menilai negara lambat, tidak fokus, dan kehilangan sense of crisis dalam menghadapi bencana kemanusiaan yang terus menelan korban jiwa.

Badko HMI Maluku Utara menegaskan, Presiden Prabowo harus melihat persoalan ini secara lebih jujur dan menyeluruh, bukan sekadar bencana alam, melainkan sebagai akumulasi kejahatan ekologis yang dipelihara negara melalui pembiaran dan kebijakan ekstraktif.

Ketua Umum Badko HMI Maluku Utara Akbar Lakoda menegaskan, tragedi di Sumatra harus menjadi alarm keras bagi Presiden Prabowo untuk menghentikan siklus kejahatan lingkungan yang juga mengancam Maluku Utara.

“Bencana di Sumatra adalah cermin masa depan Maluku Utara jika negara terus membiarkan tambang merusak hutan, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Jangan tunggu Maluku Utara tenggelam oleh lumpur dan banjir baru negara hadir dengan pidato belasungkawa," tegas Ketua Umum Badko HMI Maluku Utara.

Lebih lanjut, ia menilai pembangunan tidak boleh mengorbankan ekologi. Presiden Prabowo harus berani mengoreksi paradigma ekonomi ekstraktif yang hanya menguntungkan segelintir elit dan korporasi dengan memperketat pengawasan prosedur pengelolaan pertambangan yang tidak merusak ekosistem serta efek ekonominya lebih dirasakan oleh rakyat .

“Kami menuntut Presiden Prabowo tidak hanya memadamkan bencana, tetapi menghentikan sumber bencana. Tangkap pelaku kejahatan lingkungan, evaluasi izin tambang di pulau-pulau kecil, dan hentikan pembiaran yang menjadikan rakyat sebagai korban permanen,” tambahnya.

Badko HMI Maluku Utara menegaskan, negara tidak boleh kalah oleh bencana, apalagi tunduk pada kepentingan oligarki. Jika Presiden gagal melakukan koreksi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya legitimasi pemerintahan, tetapi nyawa rakyat dan masa depan ekologi Indonesia, termasuk Maluku Utara.

Badko HMI Maluku Utara menyatakan akan terus mengawal isu ini dan siap mengambil langkah konsolidasi lebih luas demi menyelamatkan ruang hidup rakyat.(kun)