Artinya, proses festival bagi-bagi paket bantuan lantas tidak serta merta memperbaiki sistem tata niaga perikanan yang amburadul, tidak serta merta menstabilkan keterjangkauan harga BBM bagi nelayan, tidak serta merta memperkuat posisi tawar nelayan.

Tidak serta merta memperkuat sistem pengawasan sumber daya ikan yang masih marak dengan tindakan IUU Fishing, tindak serta merta memajukan budidaya perikanan, dan tidak serta merta  mendorong industrial upgrading sebagai jantung nilah tambah secara berkelanjutan.

Tetapi ketika pemberian bantuan berubah menjadi doktrin pemerintah daerah dalam merespon persoalan perikanan, maka distulah masalah sebenarnya bermula.

Kita harus jujur, pemerintah daerah memang sudah terlalu lama memanjakan imajinasi bahwa pembangunan sektor perikanan disejajarkan dengan kegiatan bagi-bagi bantuan yang tiap tahun dikemas sebagai program strategis.

Sibuk membagikan bantuan, mau disorot kamera, lalu muncul dan mengalir pada beranda sosial media dan pemberitaan para wartawan.

Distulah pemerintah daerah merasa sudah bekerja karena sepintas nelayan dibikin senang. Rasa-rasanya itulah inti dari sebuah pembangunan. Mereka tertarik pada proyek jangka pendek dari pada membangun road map sektor perikanan Maluku Utara jangka panjang.

Disana-sini mereka sibuk bicara digitalisasi, tetapi aplikasi pendukung saja masih macet saat tiba pada halaman login. Konsepsi rantai nilai (value chain) seakan mengalami keterputusan dan tak tersambung dari satu program ke program yang lain yang sudah dicanangkan oleh Dinas Perikanan.

Baca Halaman Selanjutnya..