Pemerintah daerah nampaknya lupa kalau sektor perikanan bukanlah pasar amal yang gandrung dengan bagi-bagi bantuan, melainkan mesin ekonomi yang menuntut desain kebijakan cerdas, komprehensif dan futuristik demi pembangunan kesejahteraan.

Jika dilacak, sudah sejak lama banyak pendapat pakar mengemuka bahwa pembangunan sektor perikanan tidak boleh berhenti pada pola pemberian bantuan saja, melainkan harus membangun rantai nilai perikanan dengan pendekatan hulu-hilir (value chain approach).

Sebut saja Michael Porter dengan konsep value chain yang cenderung menggambarkan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam menciptakan nilai, mulai dari pengadaan bahan baku hingga produk jadi, sampai ke titik konsumen akhir.

Model value chain ala Porter ini bisa diterjemahkan secara singkat bahwa kekuatan pertumbuhan sektor perikanan tidak ditentukan oleh satu titik, tetapi oleh keterhubungan antar komponen dari hulu sampai ke hilir secara sistematis.

Memang tidak salah bila ada yang menyusun argumen jika pemberian paket bantuan pada nelayan adalah langkah awal yang perlu dilakukan sebagai titik berangkat kebijakan makro-mikro yang akan digelontorkan.

Namun ada catatan kaki yang perlu diingat, tanpa adanya kompas kebijakan yang jelas untuk mengintegrasikan pembangungan sektor perikanan dari hulu hingga hilir, bantuan yang sudah diberikanan kepada nelayan rasa-rasa nya justru malah menambah runyam keadaan mereka.

Nelayan kita akan terus dilihat sebagai objek yang harus diberi bantuan, bukan subjek yang harus diberdayakan agar mereka bisa berkembang, lebih mandiri, berdaya saing dan punya kemampuan keluar dari lingkaran setan ketergantungan pada bantuan pemerintah yang sifatnya temporer.

Baca Halaman Selanjutnya..