Ternate, Malutpost.com — Alumni Advance Training BADKO Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Maluku Utara mengeluarkan pernyataan resmi yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Mereka meminta Presiden mengambil langkah tegas dalam memastikan pemerataan pendidikan dan keadilan ekonomi di daerah.

Desakan ini disampaikan pada penutupan kegiatan Advance Training yang dihadiri oleh peserta dari berbagai wilayah, termasuk BADKO Jawa Barat, BADKO Sulawesi Tengah, BADKO Sulawesi Utara–Gorontalo, BADKO Maluku, serta BADKO Maluku Utara.

Dalam pernyataan tersebut, para alumni menyoroti ketimpangan yang mencolok antara angka pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai 39.10% dan realitas kesejahteraan masyarakat setempat. Mereka menilai bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut tidak merepresentasikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, melainkan lebih banyak dinikmati oleh perusahaan industri ekstraktif dan kelompok elit yang memiliki akses terhadap modal serta kebijakan.

“Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang digembor-gemborkan tidak sejalan dengan fakta di lapangan. Masyarakat tidak menikmati kesejahteraan yang seharusnya hadir dari geliat industri pertambangan,” tulis pernyataan resmi alumni.

Atas dasar itu, Alumni Advance Training BADKO HMI Maluku Utara mendesak Presiden untuk membebaskan biaya uang kuliah bagi mahasiswa, terutama di wilayah yang menjadi pusat aktivitas industri tambang, seperti Maluku Utara. Menurut mereka, negara wajib hadir agar akses pendidikan tidak terhambat oleh tekanan ekonomi yang berat.

Selain isu pendidikan, alumni juga menekankan pentingnya membuka ruang bagi masyarakat lokal untuk menikmati hasil kekayaan alam melalui penguatan dan perluasan peran koperasi. Mereka menilai koperasi sebagai instrumen strategis untuk memastikan distribusi keuntungan sumber daya alam dapat dirasakan oleh masyarakat luas, bukan hanya oleh industri besar.

“Kami meminta pemerintah memberikan akses nyata bagi masyarakat Maluku Utara untuk mengelola sumber daya alam melalui mekanisme koperasi. Langkah ini penting untuk memastikan adanya keadilan ekonomi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan,” lanjut ketua umum Badko Malut, Akbar Lakoda.

Kegiatan Advance Training yang menghadirkan perwakilan dari enam wilayah BADKO tersebut dianggap memperkuat legitimasi tuntutan ini, karena mencerminkan kesadaran kolektif kader HMI mengenai pentingnya keberpihakan negara terhadap rakyat, terutama di daerah kaya sumber daya alam.

“Negara harus memastikan pendidikan yang terjangkau, pemerataan akses ekonomi, serta distribusi adil atas kekayaan alam sebagai bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional kepada rakyat,” tutupnya.(red/kun)