Kunker di BNNP, Komisi I DPRD Malut Target Perda P4GN Terlaksana 2026

Ternate, malutpost.com -- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Provinsi Maluku Utara (Malut) kembali melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Bada Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara, pada Kamis (4/12/2025).

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Malut, Nazlatan Ukhra Kasuba, saat diwawancarai usai kunker mengatakan, dari hasil kunker pihaknya selaku anggota DPRD telah mendorong beberapa poin penting seta menanggapi surat edaran gubernur terkait Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Dirinya mengaku, poin-poin yang didapatkan dalam kunker ini, diantaranya mengoptimalkan BNNP maupun BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten dan Kota). Karena di Provinsi Malut, baru 3 BNNK terbentuk. Sehingga kita upayakan terbentuk 7 lagi BNNK.

Selanjutnya, soal Sumber Daya Manusia (SDM) di BNNP dan perketat jalur masuk warga negara asing (WNA) yang beraktivitas dan bekerja di Malut. Seperti, tes urine kepada WNA, supaya WNA yang masuk juga dapat diidentifikasi tak mengunakan barang terlarang atau tak diperbolehkan di Malut.

“Yang jelas, untuk masalah yang dihadapi BNNP Malut akan kita dorong dan bahas bersama, baik BNNP, DPRD, dan mitra lainnya. Soal tes urine WNA akan kita sampaikan juga ke pihak Kepolisian dan Imigrasi untuk perketat setiap WNA yang masuk, sehingga sebelum beraktivitas atau bekerja di wilayah pertambangan sudah jalani pemeriksaan ketat," tegasnya.

Nazlatan menyatakan, Komisi I sendiri bakal seriusi soal Perda P4GN, karena penting terutama di BNNP dalam melaksanakan atau memerangi Narkotika di Malut. Perda ini sambungnya, jika sudah diterapkan maka dapat mengatasi setiap permasalahan yang ada di BNNP.

“Kita target di 2026 dapat didorong Perda ini. Pada intinya, kita maksimalkan Perda ini dan kita tak ingin Perda tersebut hanya disahkan, tetapi efektif serta membawa solusi maslah di Malut," tandasnya.

Terpisah, Kepala BNNP Maluku Utara, Kombes Pol. Taryono Raharja, mengaku BNNP sangat terbuka dengan adanya kunjungan DPRD sekaligus menyampaikan kinerja BNNP sepanjang 2025.

“Untuk dorong BNNP lakukan tes urine terhadap WNA di area pertambangan memang masalah ini sudah sempat dilakukan pembahasan bersama tim Pora pekan lalu," tuturnya.

“Melalui dorongan Komisi I ini kita akan melakukan upaya pencegahan salah satunya yang diminta yaitu tes urine ke WNA," sambung dia mengakhiri. (one)