Solusi yang lebih konstruktif adalah merancang skema transfer berbasis kinerja (performance-based grants). Daerah yang menunjukkan tata kelola keuangan yang baik (opini WTP dari BPK), inovasi dalam pelayanan publik, dan keberhasilan dalam mencapai target pembangunan nasional (seperti penurunan stunting atau kemiskinan) seharusnya diberi insentif fiskal.

Sebaliknya, daerah yang kinerjanya buruk diberikan pendampingan teknis dan program peningkatan kapasitas, bukan langsung dihukum dengan pemotongan.

Lebih fundamental lagi, sudah saatnya pemerintah pusat secara serius membantu daerah untuk meningkatkan kapasitas PAD mereka.

Ini bukan sekadar seruan, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang konkret: kemudahan investasi di daerah, dukungan pengembangan potensi ekonomi lokal (seperti pariwisata, agribisnis, atau ekonomi kreatif), dan reformasi regulasi yang menghambat pertumbuhan sumber-sumber pendapatan baru di daerah. Kemandirian fiskal daerah harus dibangun, bukan sekadar diharapkan.

Kesimpulannya, kebijakan pemotongan dana transfer daerah tahun 2026 adalah langkah mundur yang berisiko tinggi. Meskipun dibalut dengan argumen efisiensi, ia berpotensi melumpuhkan pelayanan publik, melemahkan semangat desentralisasi, dan memperdalam jurang ketimpangan antar-daerah.

Jalan ke depan bukanlah sentralisasi fiskal yang kaku, melainkan kemitraan strategis antara pusat dan daerah yang didasarkan pada kepercayaan, penguatan kapasitas, dan insentif yang adil.

Epilog

Pada akhirnya, denyut nadi sebuah bangsa tidak hanya terasa di ibu kota yang megah, tetapi di puskesmas-puskesmas desa, di ruang-ruang kelas yang sederhana, dan di jalan-jalan kabupaten yang menghubungkan kehidupan warganya.

Memotong aliran darah fiskal ke daerah sama artinya dengan melemahkan denyut nadi itu sendiri. Kekuatan sejati sebuah negara kesatuan tidak diukur dari seberapa kuat pusat mengendalikan, tetapi dari seberapa berdaya setiap daerah dalam menyejahterakan rakyatnya. Kebijakan ini adalah ujian sesungguhnya bagi komitmen kita pada cita-cita tersebut. (*)