Secara teoretis, kebijakan ini bertentangan dengan prinsip dasar federalisme fiskal (fiscal federalism) yang dikemukakan oleh para ekonom seperti Wallace Oates.

Teori ini menyatakan bahwa untuk mencapai efisiensi alokatif, penyediaan barang publik lokal (seperti pendidikan dasar, kesehatan, dan infrastruktur lokal) paling baik diserahkan kepada pemerintah daerah karena mereka lebih memahami preferensi dan kebutuhan warganya.

Dengan memotong sumber daya utama mereka, pemerintah pusat secara tidak langsung merampas kapasitas daerah untuk menjalankan fungsi alokatif ini secara efektif.

Dari sudut pandang ilmu politik, kebijakan ini mencerminkan masalah klasik Principal-Agent. Pemerintah pusat (Principal) merasa bahwa pemerintah daerah (Agent) tidak menjalankan amanat dengan baik.

Namun, solusi yang dipilih—pemotongan anggaran secara general—adalah instrumen yang tumpul. Ia gagal membedakan antara daerah yang berkinerja baik dan yang buruk, antara yang inovatif dan yang koruptif.

Akibatnya, daerah-daerah yang justru telah berupaya keras membangun tata kelola yang baik ikut menjadi korban, menciptakan demotivasi dan sinisme.

Langkah ini menandai sebuah kemunduran serius bagi semangat desentralisasi yang telah diperjuangkan sejak era Reformasi. Desentralisasi bukan hanya soal pelimpahan kewenangan administratif, tetapi juga—dan yang paling krusial—desentralisasi fiskal.

Baca Halaman Selanjutnya..