Pelayanan kesehatan di puskesmas-puskesmas terpencil akan semakin terseok-seok, dan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah negeri akan semakin sulit untuk ditingkatkan.

Kebijakan ini ikut memantik reaksi dari asosiasi Gubernur seluruh Indonesia. Sejumlah gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyampaikan protes keras terhadap kebijakan pemerintah pusat yang memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD).

Kebijakan ini dianggap berpotensi menghambat pembangunan dan menambah beban fiskal di berbagai wilayah Indonesia. Pertemuan antara para gubernur dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa digelar di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Sebanyak 18 gubernur hadir langsung, 5 provinsi tidak hadir, dan 8 lainnya mengirim perwakilan. Dalam forum tersebut, seluruh perwakilan daerah sepakat menolak kebijakan pemotongan TKD. Lalu bagimana dampaknya terhadap daerah?

Dampak paling destruktif dari kebijakan ini akan dirasakan oleh daerah-daerah yang Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya masih "jongkok".

Selama ini, mereka menggantungkan lebih dari 80 persen, bahkan 90 persen, operasional pemerintahan dan pembangunan dari kucuran dana pusat. Bagi daerah-daerah ini, pemotongan TKD bukan lagi soal penundaan proyek, melainkan soal kelangsungan hidup pelayanan dasar.

Mereka adalah entitas otonom secara de jure, namun sangat dependen secara de facto. Kebijakan ini secara efektif menghukum mereka yang paling lemah secara fiskal.

Baca Halaman Selanjutnya..