Sofifi, malutpost.com - Penganggaran tematik stunting di daerah kembali menjadi sorotan. Anggaran yang semestinya memperkuat intervensi langsung kepada masyarakat, justru masih banyak terserap untuk belanja penunjang seperti rapat koordinasi, honorarium dan perjalanan dinas. Sementara belanja inti yang mendukung pemenuhan gizi anak, mulai dari bantuan susu hingga makanan bergizi, belum menjadi prioritas. Bahkan, hanya diberi porsi tidak lebih dari 50 persen.

Fenomena tersebut mendorong Halim M. Kausaha, SE., M.Si untuk melahirkan aksi perubahan melalui gagasan LILIAN (Literasi dan Inklusi Bidang Anggaran) untuk memperkuat pemahaman penganggaran berbasis kinerja atau performance based budgeting

“Kami melihat masih banyak penyusunan anggaran yang tidak sejalan dengan tujuan utama, terutama dalam penanganan stunting. LILIAN hadir untuk mengubah pola pikir bahwa setiap anggaran harus berdampak langsung pada kinerja dan masyarakat,” ujar Halim kepada makutpost.com, Jumat (28/11/2025).

Program LILIAN kata Halim, akan memberikan spirit baru dalam mendorong kapasitas perencana dan pengelola anggaran daerah. Salah satu langkah konkret yakni pembentukan Tim LILIAN Mentoring yang akan turun langsung ke OPD lokus untuk melakukan pendampingan, dialog, dan evaluasi pemahaman terhadap konsep anggaran berbasis kinerja, khususnya pada isu stunting.

"Puncak kegiatan ini akan diisi dengan launching buku dan diskusi publik guna memperdalam pemahaman tentang pentingnya penyusunan anggaran yang berorientasi pada hasil," tuturnya.

Halim menegaskan, literasi anggaran merupakan bagian fundamental dalam tata kelola keuangan daerah yang berkinerja. Karena itu, tanpa pemahaman yang tepat, penyusunan anggaran hanya menjadi rutinitas, seperti copy paste tahun sebelumnya tanpa meninjau kebutuhan dan hasil konkretnya.

"Sehingga literasi anggaran memastikan setiap rupiah memberi outcome dan manfaat nyata bagi masyarakat,” ucapnya.

Lebih jauh, Halim menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Gubernur Sherly Tjoanda untuk penguatan reformasi perencanaan dan penganggaran daerah yang digagas tersebut.

“Kami berharap peningkatan literasi anggaran dapat memperkuat perencanaan yang responsif kinerja, adaptif terhadap dinamika pembangunan, dan lebih inklusif dalam melibatkan pemangku kepentingan. Melalui LILIAN, Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengoptimalkan belanja publik secara lebih tepat sasaran, sekaligus mempercepat penurunan angka stunting di Maluku Utara," tutupnya. (cr-01)