Sebagai penyelenggara negara, mereka diingatkan untuk berhati-hati dalam mengeluarkan statemen dan menjaga perilaku (etika dan moral) di ruang publik. Sikap hedon, tamak hingga menggunakan diksi yang tak pantas di ruang publik menjadi alasan memicu amarah rakyat.

Tidak sampai disitu, peristiwa revolusi pati yang sontak menjadi sorotan publik atas sikap arogan kepala daerah. Etika seorang pemimpin yang terkesan tidak bijak menanggapi kritikan rakyat, setelah menaikan tarif pajak telah mengundang gelombang protes dengan massa yang cukup banyak.

Pada ujungnya, amarah rakyat berakhir pada tuntutan pemakzulan terhadap seorang kepada daerah. Meski baru-baru ini dalam sidang paripurna, putusannya tidak sesuai dengan harapan rakyat. Namun, penekanan untuk evaluasi kembali etika kepemimpinan menjadi hal yang paling urgen.

Di Sulsel, polemik laporan terhadap guru dengan menuding melakukan pungutan liar (pungli) terhadap orang tua siswa menjadi sorotan publik. Mengapa tidak? putusan pengadilan yang memutuskan guru tersebut bersalah justru dianulir oleh Presiden Prabowo.

Alasanya, tudingan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran karena mereka membangun kesepakatan dengan orang tua murid untuk membantu biayai rekan gurunya berstatus honorer.

Dalam pengembangan kasus, aparat penegak hukum menangani kasus tersebut hingga memutuskan kedua guru bersalah dan ditetapkan sebagai tersangka akan diperiksa. Polemik ini menunjukan potret penyelenggara menyelesaikan persoalan masih bersifat prosedural.

Sengkarut persoalan di Indonesia memperlihatkan pola kerja penyelenggara negara bak perangkat elektronik yang sudah dirancang untuk berfungsi secara mekanis.

Baca Halaman Selanjutnya..