Dana besar dari pusat kemudian akan berputar di dalam lingkaran kekuasaan yang sama, sementara warga masih menunggu akses air yang lancar atau layanan kesehatan yang memadai.

Inilah yang terjadi ketika kebijakan publik dimanipulasi oleh kepentingan politik, di mana ruang fiskal tidak lagi dianggap sebagai amanah, melainkan sebagai kesempatan untuk meraih keuntungan. Namun penting untuk menegaskan bahwa Sofifi tidak harus berakhir dalam keadaan seperti itu.

Dengan adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran yang drastis, audit independen sejak tahap perencanaan, pengisian jabatan yang berdasarkan meritokrasi, dan partisipasi masyarakat yang nyata, bukan hanya sekedar seremonial, DOB Sofifi bisa menjadi contoh reformasi yang sejati.

Kuncinya terletak pada komitmen: apakah pemerintah ingin membangun kota, atau sekadar membangun kekuasaan? Apakah anggaran akan dipergunakan untuk meningkatkan layanan publik, atau untuk memperkuat posisi politik?

Pilihan ini ada di tangan para pengambil keputusan, namun dampaknya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Maluku Utara. Pada akhirnya, ketika ruang fiskal mengalami pembesaran sementara etika kekuasaan menyusut, desentralisasi hanya akan melahirkan daerah-daerah administratif yang tidak memiliki jiwa.

Namun, jika desentralisasi diarahkan untuk kepentingan publik dan diawasi oleh transparansi, DOB bisa menjadi mesin perubahan. Sofifi berada di persimpangan tersebut. Pertanyaannya adalah: ke arah mana ia akan bergerak? (*)