Oleh: Angriani
(Ketua Umum HMT Cabang Ternate Periode 2024-2025)

Kepemimpinan selalu diuji bukan oleh seberapa lantang ia berbicara tentang perubahan, melainkan seberapa nyata perubahan itu dirasakan oleh rakyat. Pulau Taliabu, yang beberapa tahun terakhir dipimpin oleh bupati muda dengan citra progresif, awalnya memikul optimisme besar.

Banyak rakyat berharap hadirnya energi baru akan menggeser pola lama birokrasi yang tersendat, membuka ruang partisipasi publik, dan menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Baca di: Koran Digital Malut Post Edisi Sabtu, 22 November 2025

Namun kenyataan yang muncul justru memunculkan pertanyaan mendasar. Benarkah Taliabu sedang dituntun menuju arah baru, atau justru berjalan tanpa arah?

Salah satu potret paling gamblang dari lemahnya tata kelola pemerintahan hari ini terlihat pada masalah integritas birokrasi.

Penunjukan pejabat strategis yang tidak melalui proses verifikasi ketat seperti munculnya dugaan ijazah bermasalah pada Sekda Taliabu menjadi indikator nyata bahwa sistem pengawasan internal pemerintahan tidak berjalan dengan baik.

Jabatan Sekretaris Daerah bukan posisi sembarangan, ia adalah motor utama yang menggerakkan seluruh roda birokrasi. Ketika bupati lalai memastikan bahwa pejabat setinggi itu memenuhi standar hukum dan integritas, maka pesan yang diterima publik sangat jelas.

Ketelitian bukan prioritas, integritas bukan batas minimal. Kesalahan seperti ini bukan sekadar administratif, tetapi memperlihatkan minimnya ketegasan dalam menjaga kredibilitas pemerintahan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan fisik memang ada, terlihat kantor baru, proyek jalan, dan berbagai infrastruktur lain.

Baca Halaman Selanjutnya..