Strategi ini sejalan dengan teori pengembangan klaster ekonomi (Porter), di mana pemerintah berperan menciptakan ekosistem industri, memperkuat jaringan usaha, dan membangun fasilitas pendukung yang meningkatkan daya saing kawasan.

Namun, dalam mengatasi tantangan investor dan ekonomi, pemerintah harus memastikan konsistensi regulasi, mempercepat proses perizinan lahan, serta meningkatkan konektivitas transportasi. Koordinasi lintas sektor dan tata kelola birokrasi harus terus diperbaiki agar birokrasi tidak menjadi hambatan perkembangan.

Langkah konkrit meliputi pengembangan bandara dan pelabuhan, penataan kawasan industri, serta digitalisasi layanan publik untuk mempercepat arus investasi dan distribusi produk industri ke pasar domestik maupun internasional. Terkait tantangan sosial, pemerintah daerah perlu meningkatkan dialog dan partisipasi masyarakat lokal dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan KEK.

Dengan mengadopsi pendekatan pembangunan partisipatif (Chambers), pemerintah dapat menekan konflik lahan, meningkatkan transfer keterampilan, dan menjamin inklusivitas kebijakan. Pemerintah juga mesti mendorong pendidikan dan pelatihan vokasi agar masyarakat lokal siap menghadapi tuntutan industri modern serta tidak hanya menjadi penonton di tengah transformasi ekonomi.