Pemerintah daerah dapat memainkan peran sentral dalam mengembangkan kapasitas tenaga kerja (pelatihan vokasi), mempercepat adopsi teknologi, mengintegrasikan UMKM ke rantai pasok internasional, dan memastikan masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton melainkan pelaku utama dalam industrialisasi

Dari sisi politik, pengembangan KEK Morotai juga sejalan dengan teori pembangunan berbasis kawasan (regional development), di mana insentif fiskal, kemudahan birokrasi, dan penguatan infrastruktur dasar diarahkan untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru di luar Pulau. Pemerintah memfasilitasi adanya kemudahan investasi, pengembangan pelabuhan dan bandara internasional sehingga Morotai tidak hanya menjadi pusat ekspor-impor tapi juga titik temu perdagangan luar negeri dan domestic.

Sementara dalam konteks pembangunan masyarakat, pendekatan local economic development (LED) dan multiplier effect memperjelas potensi KEK Morotai untuk tidak hanya menggerakkan pertumbuhan makro, melainkan juga mentransformasi struktur ekonomi lokal menjadi lebih modern, berdaya saing, dan inklusif. Pemberdayaan kampung nelayan modern, promosi wisata bahari dan sejarah, hingga integrasi UMKM ke dalam rantai industri global, semuanya merupakan wujud strategi bottom-up yang akan mendukung peningkatan kesejahteraan Masyarakat di kabupaten pulau morotai.

Tantangan investasi, KEK Morotai masih rendah meskipun telah disediakan berbagai insentif, seperti tax holiday dan fasilitasi digital. Faktor utamanya adalah mahalnya biaya logistik (laut dan udara), infrastruktur yang belum memadai (listrik, internet, fasilitas umum), serta proses perizinan lahan dan usaha yang panjang.

Ketiadaan kepastian hukum dan regulasi yang tumpang tindih juga membuat investor bersikap hati-hati. Dalam perspektif development investment theory, kepastian regulasi dan kesiapan infrastruktur menjadi faktor kunci dalam menarik investasi baru untuk mendongkrak pertumbuhan KEK.

Dari sudut pandang sosial, Sejumlah komunitas lokal dan masyarakat adat di Morotai merasa kurang dilibatkan dan menghadapi eksklusi dalam proses perencanaan kawasan. Konflik lahan, kurangnya transfer keterampilan, serta partisipasi masyarakat yang minim memperkuat tantangan sosial. Teori pembangunan partisipatif mengemukakan pentingnya pelibatan aktif warga dan distribusi manfaat yang adil demi mencegah ketimpangan sosial dan menciptakan KEK yang benar-benar inklusif.

Baca halaman selanjutnya...