Proses komunikasi yang terjadi seringkali bersifat top-down, dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang lebih difokuskan pada prosedur administratif daripada partisipasi masyarakat.

Respon terhadap protes dan keluhan masyarakat seringkali berupa tindakan represif dan kriminalisasi, sehingga mengakibatkan penduduk lokal tidak hanya kehilangan akses terhadap lahan dan sumber daya alam, tetapi juga hak-hak dasar mereka untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan berekspresi.

Ekspansi kegiatan pertambangan tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga memicu konflik agraria dan tindakan kriminalisasi terhadap komunitas lokal.

Serta perampasan ruang hidup dan sumber daya alam yang vital bagi petani dan nelayan, sehingga mengakibatkan disrupsi signifikan terhadap struktur sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat setempat.
*
Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kebijakan strategis di sektor kesehatan dan pendidikan seringkali tidak mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial-ekonomi yang signifikan.

Aksesibilitas kesehatan dan pendidikan gratis yang optimal tidak secara otomatis mengeliminasi prevalensi penyakit yang disebabkan oleh polusi lingkungan, sehingga menimbulkan pertanyaan kritis tentang efektivitas kebijakan kesehatan yang ada.

Kontaminasi logam berat pada spesimen biologis masyarakat dan ikan di Teluk Weda, serta peningkatan signifikan dalam insiden Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), menunjukkan adanya hubungan antara deteriorasi lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang berorientasi pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, serta mempertimbangkan hak-hak dasar masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan berekspresi. (*)