Di Indonesia, meskipun banyak kebijakan diakui sebagai usaha untuk memulihkan ekonomi, sebagian besar dari kebijakan tersebut mengesampingkan dampaknya terhadap kelompok yang rentan.

Sebagai contoh, Undang-Undang Omnibus yang digugat oleh serikat buruh di Indonesia menciptakan ketegangan mengenai hak-hak pekerja yang menjadi lebih lemah akibat peraturan yang baru, meskipun pemerintah mengklaim bahwa kebijakan ini penting untuk meningkatkan iklim investasi dan menciptakan lapangan kerja.

Dari segi struktur, kebijakan yang muncul akibat krisis tanpa proses yang transparan sering kali menemui kesulitan saat diterapkan.

Karena dikembangkan dalam diskusi yang terbatas, kebijakan tersebut tidak selalu mampu menangani masalah mendasar dan mungkin juga memperburuk keadaan.

Dalam kasus Undang-Undang Omnibus, misalnya, substansi peraturan tersebut banyak dikritik karena hanya memberikan keuntungan bagi pemilik modal, tanpa memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja dan lingkungan.

Ini menunjukkan bahwa tidak hanya cara kebijakan itu dirumuskan yang menjadi masalah, tetapi juga tujuan dari kebijakan itu sendiri.

Contoh terbaru yang relevan adalah gelombang protes nasional pada Agustus 2025 di Indonesia, yang dipicu oleh kemarahan masyarakat terhadap tunjangan anggota DPR yang dianggap tidak etis di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Baca Halaman Selanjutnya..