Mereka yang berkuasa kehilangan kewarasan dan jauh dari yang diperkenalkan Thomas Hobbes, John Locke dan JJ Rousseau tentang teori kontrak sosial.

Kerangka teori ini menjelaskan, sebagian hak warga diserahkan kepada suatu otoritas untuk dikelola secara martabat. Mereka adalah penguasa yang bertanggung jawab sebagai pelayan keadilan yang lahir dari rakyatnya.

Pendekatan ini memicu pertanyaan kritis pada kasus tersebut. Dalam berbagai bentuk tuntutan dari civil society, kekuasaan terkesan nirempati. Kesungguhan mereka sebagai bagian yang menyelenggarakan kekuasaan atas daulat rakyat justru mengendap dalam sistem demokrasi.

Sebaliknya, masyarakat akar rumput yang terpaut menyelenggarakan simpul-simpul kekuatan. Mereka yang berwenang dalam kekuasaan, lebih terkesan bekerja untuk dibungkam.

Terlepas dari kepentingan apapun, dukungan moral civil society pun tidak dielakkan corong kekuasaan sebagai bentuk aspiratif yang menghendaki terwujudnya keadilan. Dalam konteks ini, bukan lagi pada persoalan kemunduran demokrasi.

Tapi rakyat seolah-olah kembali hidup alamiah tanpa ada suatu otoritas yang berwenang menyelenggarakan keadilan, seperti yang ditegaskan dalam konsep kontrak sosial sebelumnya, bahwa rakyat memiliki jaminan setelah sebagian kebebasannya telah diberikan.

Kekuasaan saat ini dapat digambarkan seperti mesin yang berlindung dibalik batas kewenangan. Mereka tidak tergerak atas nama kemanusiaan yang di dalamnya bersemayam prinsip keadilan. Tapi kepentingan politik yang menjegal pada lingkaran oportunis.

Baca Halaman Selanjutnya..