Selama satu tahun, Pansus bekerja dengan melakukan kunjungan dan tatap muka bersama masyarakat Kota Weda, menginventarisasi gedung dan bangunan milik pemerintah, termasuk rumah warga yang akan digunakan sebagai kantor sementara.

Pansus juga menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di senayan, Jakarta, yang difasilitasi Almarhum dr. Abdul Gafur (Bang Gafur).

Sekembalinya dari Jakarta, hasil kerja Pansus disampaikan kepada pimpinan DPRD. Tepat tanggal 15 Agustus 2005, bertempat di gedung DPRD di Tidore, digelar rapat paripurna istimewa dengan agenda penetapan Keputusan Politik, tentang aktivitas pemerintahan yang berhubungan dengan DPRD dilaksanakan di Kota Weda.

Rapat tersebut dipimpin oleh Hj. Muttiara T. Yasin selaku Wakil Ketua DPRD didampingi oleh Soksi Hi. Ahmad (Alm) selaku Ketua DPRD dan Iksan Polhaupesy (Alm), Wakil Ketua DPRD.

Selama kurun waktu empat tahun (2004–2008), DPRD dan pemerintah daerah terus memacu pembangunan infrastruktur, antara lain pembangunan kantor bupati, kantor DPRD, perumahan anggota DPRD, perumahan pejabat eselon dua, kantor dinas/badan (lokasi kilometer tiga), perumahan PNS (yang kini menjadi Desa Wedana), pasar Weda (kini menjadi plaza weda) serta infrastruktur pendukung lainnya.

Namun, ekspektasi terhadap percepatan pembangunan saat itu belum sepenuhnya terwujud karena keterbatasan pendanaan daerah (APBD) yang masih relatif kecil.

Sebagai kabupaten induk, Halmahera Tengah masih bertanggung jawab membiayai aktivitas pemerintahan Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Timur selama beberapa tahun, hal ini semata-mata untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan.

Baca Halaman Selanjutnya..