- Belanja barang dan jasa: kegiatan administrasi, rapat, perjalanan, dan pengadaan non-produktif, sebagai pendukung kegiatan, menjadi dasar untuk menambah pundi-pundi pendapatan birokrasi melalui honorarium kegiatan, dan belanja jasa yang memberi kenikmatan lebih kepada birokrasi;

- Sementara belanja modal dan pemberdayaan masyarakat tetap rendah dan tidak menjadi prioritas, karena tidak dinikmati langsung oleh birokrasi sehingga cenderung di rendahkan.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa birokrasi masih menjadi aktor utama dalam menentukan arah pembangunan, bukan kepemimpinan politik terpilih.

Pandangan yang dikemukakan Andrews et al., 2020 dalam buku Public Administration Review terbitan 2020 menjelaskan keberhasilan pemerintahan bergantung pada konvergensi visi politik dan disiplin fiskal, semakin baik menata visi dan disiplin dalam pengelolaan fiskal yang dimulai dari tahapan perencanaan, akan berimplikasi bagi kinerja pembangunan dan pencapaian Visi pemimpinnya.

Maluku Utara mengalami kekosongan kepemimpinan pasca operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) desember 2024, mengalami kevakuman kepemimpinan, hingga tahun 2025, memberikan gambaran pada pola alokasi belanja pemerintah daerah, saat pelaksanaan oleh Plt Gubernur dan Plt Sekretaris Daerah. (Sumber : Portal Kemendagri, 2025)

Berdasarkan grafik “Pola Alokasi Belanja 2020–2025”, terlihat tren utama sebagai berikut:
- Jenis Belanja Rata-rata 2020–2025 Pola Perilaku Belanja Pegawai 26–35% Stabil meningkat (2024–2025), menunjukkan rigiditas birokrasi.

Baca Halaman Selanjutnya..