Untuk itu, lanjut Mukhtar bahwa sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, ia mengusulkan agar APBD 2026 menjadi instrumen sinergi antara pusat dan daerah dalam mewujudkan kemandirian pangan, energi rakyat, dan ekonomi koperasi.

Berikut disusun sebagai program prioritas rakyat, realistis, dan berbasis sumber daya lokal adalah:

1. Ketahanan pangan Halmahera Raya. Membuka dan mengoptimalkan 150.000 hektar lahan nganggur dengan penyediaan alat, bibit, pupuk, dan teknologi pertanian modern. Target: Halmahera menjadi "Pulau Ketahanan Pangan Nasional", menopang kebutuhan 64 pulau berpenghuni.

2. Pemasaran hasil komoditi. Menjamin pasar tetap (off-take) bagi hasil pertanian, perikanan, dan peternakan untuk memenuhi kebutuhan industri tambang dan pasar lokal. Langkah: integrasi rantai pasok antar-SKPD dan Koperasi Merah Putih (KMP).

3. Kawasan industri komoditi rakyat di Sidangoli. Membangun kawasan pengolahan terpadu hasil pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan untuk memasok kebutuhan industri tambang di Halmahera Tengah.

4. Asuransi usaha pertanian menjamin petani dari risiko gagal panen atau gagal pasar melalui skema Asuransi Pertanian Daerah.

5. Pembiayaan produktif koperasi. Menggerakkan pembiayaan LPDP/Perbankan dengan penjaminan pemerintah daerah melalui KMP.

6. Rekrutmen sarjana muda sebagai penggerak KMP. Merekrut sarjana baru untuk menjadi manajer koperasi di seluruh desa, membentuk KMP induk provinsi dan labupaten/kota sebagai pusat rantai pasok.

7. KMP sebagai mitra pengadaan pemerintah. Menetapkan KMP sebagai mitra wajib dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, untuk memperkuat ekonomi rakyat dan mengurangi dominasi rekanan besar.

Mukhtar juga mengusulkan rasionalisasi anggaran sebesar Rp 80 miliar yang dialihkan dari kegiatan administratif, seremonial, dan konsultatif yang dinilai kurang produktif.

Dana tersebut, menurutnya, dapat digunakan untuk membiayai program ketahanan pangan dan penguatan koperasi rakyat.

"Pembangunan sejati bukan diukur dari banyaknya proyek, melainkan dari berapa banyak rakyat yang berdaya dan berdaulat," tegasnya.

Ia menegaskan, Maluku Utara tidak boleh menjadi penonton di negeri sendiri ketika tambang makmur, namun petani lapar.

"Saatnya Maluku Utara berdiri tegak sebagai provinsi pangan, perikanan, dan koperasi rakyat di bawah semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto," tandasnya.

"Dengan segala hormat, kami titipkan harapan ini untuk dibahas dengan nurani yang jernih, demi masa depan anak-anak di pulau-pulau kecil, dan kemandirian ekonomi rakyat Maluku Utara," pungkasnya. (nar)