Sofifi, malutpost.com -- Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, mengakui bahwa pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) di tahun 2026 oleh pemerintah pusat (pempus) berdampak signifikan terhadap sejumlah program di Maluku Utara.

Termasuk proyek pembangunan infrastruktur strategis seperti Jalan Trans Kieraha yang menghubungkan Sofifi, Halmahera Timur, dan Halmahera Tengah.

Pemangkasan anggaran sekitar Rp800 miliar itu membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian prioritas.

"Saya kira pemangkasan kurang lebih Rp 800 miliar ini pasti berpengaruh semua," kata Wagub Sarbin, Rabu (21/10/2025).

Salah satu sektor yang terdampak adalah pembangunan jalan Trans Kieraha yang selama ini menjadi harapan masyarakat untuk mendukung konektivitas antarwilayah di Pulau Halmahera.

Meski begitu, Sarbin menegaskan pemerintah tetap komitmen menyelesaikan proyek tersebut secara bertahap, dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kebutuhan dasar masyarakat.

"Tinggal bagaimana meletakkan sesuai kebutuhan-kebutuhan dasar. Kan tidak mungkin juga jalan itu selesai dalam waktu dekat kan," jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pembangunan jalan tidak bisa diselesaikan secara instan, terlebih dalam kondisi fiskal yang sedang tertekan.

"Tidak mungkin simsalabim langsung jadi," tambah Sarbin.

Pemprov Maluku Utara, lanjut Sarbin, akan tetap melanjutkan pembangunan jalan Trans Kieraha, namun dengan pendekatan bertahap dan disesuaikan dengan kapasitas anggaran yang tersedia.

Sebagai informasi, pemotongan TKD merupakan bagian dari kebijakan fiskal nasional yang diberlakukan oleh pemerintah pusat untuk merespons kondisi keuangan negara. Akibatnya, sejumlah daerah, termasuk Maluku Utara, mengalami penyesuaian APBD yang cukup signifikan. (nar)