Meski sekarang banyak produk hukum dikeluarkan namun akuntabilitas dan transparansi masih tertinggal.

"Kritik publik bukan kejahatan, ia bagian dari demokrasi". Politik kekuasaan sekarang lagi marak-maraknya, di birokrasi pemerintahan terjadi begitu penerapan nepotisme sangat lancar.

Tahun 2024 terjadi pesta demokrasi, dalam pertarungan politik pada saat itu, terjadi ketimpangan demokrasi ada kepentingan dari jokowi untuk melagengkan anak sulung untuk bertaruh.

Persoalan ini bermula ketika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Pasal 169 huruf q UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Sayangnya disana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.90/PUU-XXI/2023 itu digunakan anak sulung Presiden Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming Raka untuk mendaftar sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) berpasangan dengan Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden (Cawapres).

Jika kita tinjauan lebih dalam ternyata didalam ada keterikatan keluarga dari jokowi.

"Indonesia mengalami krisis demokrasi". Demokrasi Indonesia menghadapi tantangan serius, berbagai demonstrasi besar-besar dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan mahasiswa.

Tragedi meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek yang dilindas oleh barak Brimob menjadi pusat perhatian internasional. Dikondisini saat ini juga, berbagai sikap Represif terjadi begitu masif, Masyarakat dan mahasiswa menjadi korbanya.

Seorang pakar hukum akademisi Fakultas Hukum di University of Melbourne, Tim Lindsey menjelaskan bahwa demokrasi hanya bisa hidup jika masyarakat sipil berani mengkritik pemerintah. Lindsey menilai bahwa masyarakat sipil merupakan pilar kelima demokrasi setelah eksekutif, legislatif, yudikatif, dan media.

Baca Halaman Selanjutnya..