Tidak ada langkah cepat untuk menutup kebocoran retribusi, dan lebih parah lagi, tidak ada gagasan segar untuk memanfaatkan aset daerah yang terbengkalai.

Lebih jauh, DPRD tidak boleh berhenti pada pengakuan semata. Fungsi pengawasan dan legislasi perlu dijalankan dengan lebih tajam.

DPRD dapat mendorong Pemerintah Kota untuk membuka data pengelolaan PAD secara transparan, meninjau ulang regulasi yang sudah usang, serta menekan OPD yang gagal memenuhi target pendapatan.

Namun di balik segala kritik, kita perlu mengakui bahwa sikap gentleman dari anggota DPRD ini mencerminkan wajah politisi yang mau berkaca.

Ternate tidak membutuhkan politisi yang sibuk membangun citra, melainkan politisi yang sadar diri dan berani mengakui kekurangannya.

Tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa kejujuran tersebut bukan sekadar kalimat manis menjelang akhir tahun, tetapi langkah awal menuju pemerintahan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab. (*)