Aset-aset kota pun banyak yang terbengkalai, seperti gedung Plaza Gamalama yang berdiri megah di pusat kota, tetapi tanpa kehidupan dan fungsi jelas.

Gambaran ini menunjukkan bahwa Ternate bukan kekurangan sumber daya, melainkan kekurangan keberanian dan terobosan dalam mengelolanya. Namun, bicara soal keberanian dan transparansi, tantangan tersebut tidak hanya berlaku bagi pemerintah kota, tetapi juga bagi DPRD sendiri.

Beberapa waktu lalu, sejumlah media lokal memberitakan pengadaan iPad dan pakaian dinas bagi anggota DPRD yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah.

Dalam pemberitaan itu disebutkan bahwa detail pengadaan belum sepenuhnya dijelaskan ke publik, mulai dari spesifikasi barang hingga manfaatnya bagi kinerja legislasi.

Situasi ini membuat kejujuran DPRD terasa belum paripurna. Secara normatif, memang itu hak mereka. Namun di mata publik, pengeluaran seperti ini menimbulkan kesan janggal — terutama di tengah tuntutan efisiensi anggaran.

Sementara itu, pada persoalan PAD yang stagnan, Pemerintah Kota Ternate juga harus lebih peka. Lemahnya pengawasan dan minimnya inovasi menjadikan pembahasan PAD sekadar “keributan tahunan” antara eksekutif dan legislatif.

Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih bekerja dengan pola lama: menunggu perintah, bukan berinisiatif mencari solusi.

Baca Halaman Selanjutnya..