Oleh: Muhammad Gibran
(Alumni Sosiologi Fisip Unsrat)

Di tengah banyak pejabat yang sibuk menambal citra dan menutupi kelemahan, DPRD Kota Ternate justru tampil dengan kejujuran yang jarang terdengar. Pernyataan Wakil Ketua DPRD Kota Ternate, Jamian Kolengsusu, yang dimuat di Malut Post edisi Jumat, 3 Oktober 2025, menjadi contoh menarik.

Politisi Partai Gerindra itu secara terbuka mengakui bahwa kinerja lembaganya, khususnya Komisi II, dalam setahun pertama belum maksimal. Kalimat sederhana itu mungkin terdengar ringan, namun dalam dunia politik lokal yang sering dipenuhi basa-basi, pengakuan seperti ini merupakan langkah yang cukup berani.

Kejujuran semacam itu pantas diapresiasi. Tidak banyak pejabat yang bersedia menatap cermin dan mengakui bahwa hasil kerjanya belum sebaik yang dijanjikan.

Pengakuan tersebut menunjukkan kesadaran diri, sesuatu yang semakin langka muncul dari ruang sidang wakil rakyat. Lebih jauh, kejujuran ini seharusnya menjadi pintu menuju perubahan yang lebih nyata — terlebih di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang seret.

Salah satu perubahan mendesak adalah perbaikan tata kelola pendapatan daerah. Kota Ternate saat ini menghadapi persoalan klasik yang tak kunjung tuntas: stagnasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Target pendapatan setiap tahun terus dipasang tinggi, namun realisasi di lapangan berjalan lambat. Potensi PAD sesungguhnya besar, tetapi tidak tergarap dengan baik — mulai dari sektor parkir dan retribusi pasar, hingga aset daerah dan pajak yang belum dikelola secara serius.

Contohnya sederhana. Sistem parkir elektronik telah lama diwacanakan, namun hingga kini belum benar-benar diterapkan. Retribusi pasar terus menurun, padahal aktivitas jual beli tetap ramai setiap hari.

Baca Halaman Selanjutnya..