Kredibilitas Indonesia tidak dibangun dalam semalam. Selama dua dekade terakhir, Indonesia memperkuat kapasitas pasukan perdamaian, membangun interoperabilitas lintas matra, serta memperluas keterlibatan dalam misi PBB di berbagai kawasan.

Dari Lebanon hingga Afrika Tengah, pasukan Indonesia dikenal profesional dan dipercaya oleh warga sipil di lapangan. Kehadiran Indonesia di Kairo membawa jejak panjang itu sebagai bukti, bukan janji.

“Warga sipil tidak dilindungi dengan kata-kata, tetapi dengan mandat, logistik, dan kemauan politik,” tulis Ramesh Thakur dalam artikelnya The UN and Peacekeeping: Lessons Learned?(2001).

Di Kairo, Presiden Prabowo membawa ketiganya: mandat kuat, kesiapan pasukan, dan posisi politik yang netral serta dipercaya.

Kai Michael Kenkel menjelaskan dalam bukunya bahwa keberhasilan misi modern tidak cukup dengan kehadiran militer, tetapi juga keterampilan menghubungkan keamanan dengan kemanusiaan.

Dalam konteks Gaza, pasukan penjaga perdamaian harus bisa menjamin jeda tembak, menjaga jalur bantuan, dan menghubungkan kebutuhan warga dengan sistem internasional.

Indonesia memiliki pengalaman penting dalam rekonstruksi wilayah pasca konflik dan bencana. Keberhasilan membangun kembali Aceh dan Nias pasca tsunami menjadi bekal teknis dan sosial untuk terlibat dalam rekonstruksi 20.000 hektar kawasan Gaza yang hancur akibat perang.

Baca Halaman Selanjutnya..