Namun, di tengah situasi sulit ini, Maluku Utara tidak boleh kehilangan harapan. Justru inilah saatnya pemerintah daerah menunjukkan kemandirian dan inovasi fiskal. Langkah pertama adalah memperkuat PAD dengan mengoptimalkan potensi lokal.

Pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset harus digarap lebih serius. Potensi dari sektor pariwisata, jasa, dan industri pengolahan hasil laut bisa menjadi sumber penerimaan baru jika dikelola dengan baik.

Langkah kedua, efisiensi belanja harus menjadi budaya baru. Belanja yang tidak produktif harus dipangkas, dan setiap rupiah anggaran harus diarahkan untuk hal yang berdampak langsung pada masyarakat.

Pemerintah daerah perlu berani menata ulang prioritas pembangunan agar anggaran terbatas bisa menghasilkan manfaat maksimal. Langkah ketiga, pemerintah daerah dapat memanfaatkan pembiayaan alternatif di luar APBD.

Skema kerja sama pemerintah-swasta (Public Private Partnership), pendanaan hijau (green financing), dan kemitraan dengan dunia usaha lokal dapat menjadi jalan keluar untuk menjaga keberlanjutan pembangunan tanpa bergantung penuh pada TKD.

Namun yang paling penting, tata kelola fiskal harus dijaga dengan transparansi dan kejujuran. Pemotongan TKD seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah.

Masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan anggaran agar setiap keputusan fiskal mencerminkan kepentingan publik, bukan sekadar kepentingan birokrasi.

Baca Halaman Selanjutnya..