Sofifi, malutpost.com -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara berupaya menekan angka putus sekolah yang saat ini mencapai 35 ribu siswa.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan, pihaknya akan mengambil langkah strategis, salah satunya dengan membuka program SMA Terbuka yang akan diluncurkan pada tahun ajaran baru 2026.

Menurut Gubernur Sherly, angka putus sekolah di Malut paling banyak terjadi di jenjang SMA dan SMK, terutama karena keterbatasan akses dari SMP ke jenjang lebih tinggi. Ia menyebutkan bahwa sekitar 30 persen siswa lulusan SMP tidak melanjutkan pendidikan ke SMA.

"Itu paling banyak adanya di SMA dan SMK. Karena dari SMP ke SMA itu ada sekitar 30 persen hilang, mereka tidak sekolah," ungkap Sherly, Minggu (12/10/2025).

Meskipun biaya sekolah saat ini sudah digratiskan dan pungutan seperti uang komite telah dihapus, masih ada kendala lain yang menyebabkan siswa tidak melanjutkan pendidikan, terutama di wilayah kepulauan.

"Mungkin dulu kan ada uang komite, harapannya dengan uang komite sudah hilang ini mereka bisa bersekolah. Tapi tetap juga ada alasan lain, buat di kepulauan itu tidak ada SMA," jelas Sherly.

"Untuk melanjutkan mereka harus nginap, gunakan kosan di daerah lain, dan itu tetap butuh uang, walaupun sekolahnya gratis," tambahnya.

Menjawab persoalan ini, Gubernur Sherly mengungkapkan, rencana peluncuran program SMA Terbuka sebagai solusi khusus untuk daerah-daerah kepulauan. Program ini akan menggunakan sistem pembelajaran daring (online) dan kunjungan guru langsung ke pulau-pulau yang belum memiliki sekolah menengah atas.

"Jadi kita mengakalinya dengan SMA Terbuka untuk kepulauan. Kita akan lakukan melalui online atau ada kunjungan guru ke kepulauan dengan menggunakan fasilitas SD atau SMP yang ada. Ini akan kita launching di tahun ajaran baru 2026 nanti," ujarnya.

Dengan kebijakan ini, Pemprov Maluku Utara berharap partisipasi pendidikan di jenjang SMA akan meningkat, dan siswa dari wilayah kepulauan bisa tetap mendapatkan layanan pendidikan yang layak.

Selain fokus pada jenjang SMA, Gubernur Sherly juga menegaskan akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memastikan siswa SMP bisa melanjutkan ke SMA. Sebab, tanggung jawab pendidikan SMP berada di tingkat pemerintah daerah masing-masing.

"Untuk SMP, kita akan pastikan mereka lanjut ke SMA. Kita akan berkoordinasi dengan kabupaten dan kota yang bertanggung jawab atas sekolah-sekolah SMP," tegas Sherly.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah provinsi untuk menjamin keberlanjutan pendidikan dan menekan angka putus sekolah di seluruh wilayah Maluku Utara. (nar)