Pemprov dan Pemkot Temui Massa Aksi di Jambula Ternate, Janji Realisasikan Tuntutan 

Gubernur Shelry Tjoanda dan Sekda Rizal Marsaoly di tengah massa aksi, Senin (13/10/2025).

Ternate, malutpost.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara dan Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate turun ke lokasi merespons aksi warga Kelurahan Jambula, yang memblokade jalan utama, Senin (13/10/2025).

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pemprov dan pemkot yang tidak menyelesaikan sejumlah persoalan di Jambula, di antaranya pembangunan breakwater, kapal tangkap yang rusak, perbaikan jalan dan drainase.

Hadir di tengah-tengah warga, gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda bersama Sekda Kota Ternate, Rizal Marsaoly, didampingi sejumlah pimpinan OPD. Mereka berdialog langsung dengan warga.

Sekda Kota Ternate, Rizal Marsaoly, mengatakan, pemerintah kota akan bersinergi dengan pemerintah provinsi dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

“Kita akan berkolaborasi dengan pemprov dan BWS untuk menyelesaikan masalah yang menjadi tuntutan warga,” kata Rizal.

Gubernur Sherly mengatakan sudah berkoordinasi dengan BWS. Menurutnya, BWS sudah menganggarkan pekerjaan breakwater dengan volume 400 meter. Namun 100 meternya masuk di kawasan pelabuhan, sehingga yang bisa dibangun adalah 300 meter.

"300 meter itu mungkin dibagi dua. Total biayanya 20 miliar, sudah dianggarkan, tapi belum disetujui Kementerian PU. Kami akan berkoordinasi lagi, karena ini urgen, agar bisa direalisasikan di 2026," katanya.

Kemudian untuk kapal nelayan, kata Sherly, pemprov akan mengganti 6 unit lapal nelayan yang rusak dengan 10 unit. Itu akan diserahkan pada Desember 2025.

Bahkan kapal nelayan yang rusak dengan ukuran/volume 1 GT akan diganti dengan 1,5 GT bermesin masing-masing 15 PK.

"Kemudian ada nelayan lagi yang belum memiliki kapal akan dibantu oleh pemkot (Ternate) sebanyak 20 kapal yang akan dianggarkan di 2026," ucap Sherly.

"Kemudian drainase dan jalan produksi akan dibantu oleh pemkot. Untuk perumahan dan kamar mandi, Dinas Perkim akan segera turun, tapi bantuannya akan dimasukkan dalam anggaran 2026," tandas Sherly. (van)

Komentar

Loading...