Sofifi, malutpost.com – Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara (Malut) seakan berubah menjadi ruang waktu. Sejarah panjang perjuangan pembentukan Provinsi Malut kembali dihidupkan melalui kegiatan Storytelling bertajuk “Sang Pejuang”, Kamis (9/10/2025).

Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati 26 tahun Provinsi Maluku Utara itu menghadirkan Dr. Syaiful Ruray, salah satu tokoh sentral di balik lahirnya provinsi ke-27 di Indonesia. Acara dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Sarbin Sehe, dan dihadiri Plt Kadikbud Malut Abubakar Abdullah, Ketua Komisi IV DPRD Malut Muhajirin Bailussy, Staf Ahli Gubernur Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Hairiah Ratusan, anggota Fraksi Gerindra DPRD Malut Mislan Syarif, serta tokoh pejuang pemekaran, kepala sekolah, guru, mahasiswa, dan masyarakat.

Kegiatan berlangsung secara hybrid, sebagian peserta hadir langsung, sebagian lainnya mengikuti melalui Zoom Meeting. Suasana berlangsung hangat dan penuh emosi, ketika kisah perjuangan rakyat Malut disampaikan secara hidup oleh Bang Ipul — sapaan akrab Syaiful Ruray.

Dalam paparannya, Bang Ipul mengajak peserta menelusuri jejak panjang Maluku Utara yang telah dikenal dunia sejak abad ke-7. Ia menyinggung catatan musafir Tiongkok dari Dinasti T’ang yang mencatat pelayaran menuju kepulauan rempah di timur nusantara, yakni Maluku. Sistem sosial Soasio yang masih dikenal hingga kini, katanya, telah terbentuk sejak masa itu.

“Perahu jung dari Borneo sudah singgah ke Maluku sejak abad ke-7. Bahkan mata uang Tiongkok Fang masih hidup dalam bahasa lokal, begitu pula sistem sembilan klan atau Soasio yang membentuk struktur sosial kita,” ujar Syaiful.

Ia menegaskan, Maluku bukan sekadar bagian dari jalur sutra dunia, melainkan titik awal jalur rempah dunia (The Spice Road) yang melahirkan peradaban global.

“Dari Maluku-lah dunia mengenal rempah, mengenal pelayaran, dan mengenal Indonesia,” tegas mantan Sekjen PB HMI periode 1988–1990 itu.

Bagian paling menyentuh muncul saat Bang Ipul mengisahkan fase kedua perjuangan pembentukan Provinsi Malut (1964–1967), ketika rakyat dari berbagai kabupaten bersatu mengumpulkan ribuan ton kopra sebagai simbol pengorbanan.

“Bayangkan, rakyat kita menjual kopra bukan untuk membangun rumah atau menyekolahkan anak, tapi untuk membeli provinsi ini!” ucapnya dengan suara bergetar.

Di bawah kepemimpinan Bupati M.S. Djahir, masyarakat membentuk DAKOMIB (Dana Kopra Maluku Irian Barat) dan Koperasi MUTIBAR (Maluku Utara Irian Barat). Dari Morotai terkumpul 300 ton, Halmahera Utara 200 ton, dan Kepulauan Sula 500 ton — total 1.000 ton kopra senilai Rp125 juta, yang kemudian diserahkan kepada Presiden Soekarno.

“Nilainya mungkin tak besar dibandingkan sekarang, tapi nilai moralnya tak ternilai. Kopra itu darah dan keringat petani Malut untuk provinsi ini,” katanya.

Baca halaman selanjutnya...