Sofifi, malutpost.com -- Nazlatan Uhkra Kasuba, apresiasi langkah Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol. Waris Agono, yang mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) Malut hingga Kabupaten diwilayah Maluku Utara merealisasikan pemberian Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). “Bagus dan keren bangat, apa yang dilakukan Pak Kapolda dan Bupati Halmahera Selatan, untuk percepat WPR dan IPR," ungkap Nazlatan, Jumat (10/10/2025).

Menurut Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara itu, langkah percepatan WPR dan IPR memang kelihatannya teknis, tapi ini soal keberpihakan dan keadilan bagi masyarakat. Sehingga, perlu diapresiasi dan dorong agar semua tambang rakyat yang dikelola masyarakat pribumi tanpa ilegal.

“Saya melihat ini sebagai momentum penting untuk membangun sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menata tambang rakyat lebih manusiawi," kata Nazla, sapaan akrabnya.

Anak kedua mendiang Abdul Gani Kasuba itu juga menilai, kolaborasi seperti ini harus berlanjut. Supaya tidak hanya bicara tentang izin dan legalitas, tapi tentang mengembalikan tambang rakyat ke tangan rakyat  secara tertib, aman dan bermartabat.

“Semoga kita bisa melihat proses nyata kolaborasi antara Kapolda dan Pemda Halsel berjalan efektif di lapangan. Dan ini sudah berhasil, langkah selanjutnya adalah memperluas praktik ini ke kabupaten lain di Maluku Utara, agar tata kelola pertambangan rakyat menjadi contoh nasional," pungkasnya. (one)