Sebelumnya, Plt Kepala Dikbud Malut Abubakar Abdullah mengatakan, pemenuhan SPM merupakan amanat konstitusi yang menjamin setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan merata. “Tidak boleh ada angka tidak sekolah yang tinggi. Kita harus mengintervensinya, karena pendidikan adalah hak semua orang,” terangnya.

Kata dia, berdasarkan data Data Pokok Pendidikan (Dapodik), jumlah anak usia sekolah yang tidak bersekolah di Malut mencapai sekitar 35 ribu orang, mencakup jenjang SD hingga SMA/SMK sederajat di sepuluh kabupaten kota. Abubakar mengakui, dirinya belum mengingat secara rinci data per kabupaten kotanya. “Angka ini sudah termasuk anak usia sekolah yang tidak terdaftar di satuan pendidikan. Ini menjadi fokus kami untuk segera ditangani, sesuai arahan Ibu Gubernur,” ujarnya.

Mantan Pj Sekprov ini menjelaskan, tingginya angka tidak sekolah di Malut disebabkan oleh sejumlah faktor. Antara lain faktor ekonomi, jarak dan sebaran sekolah, daya tarik dunia kerja serta pengaruh sosial budaya yang membuat orang tidak ingin bersekolah.

“Secara teori, faktor-faktor itu memang memengaruhi partisipasi sekolah. Namun, di Malut sendiri, kita belum mempunyai data survei yang kuat, apakah angka tidak sekolah ini dominan dipengaruhi oleh faktor yang mana. Kita belum mendapatkan kajian ilmiah mengenai penyebab pastinya," jelasnya.

Pria yang akrab disapa Aka ini menambahkan, kebijakan pendidikan gratis yang diterapkan Gubernur Sherly Tjoanda sudah menjadi langkah nyata untuk menekan angka tidak sekolah. Terutama di jenjang SMA/SMK jika penyebabnya adalah faktor ekonomi.

“Kita optimistis angka tidak sekolah akan terus menurun dengan adanya kebijakan ini,” tuturnya.

Selain itu, lanjutnya, Dikbud juga menjalin komunikasi dengan pemerintah kabupaten kota guna memperkuat sinergi program pendidikan. Termasuk mendukung program nasional yang mendorong masyarakat untuk kembali bersekolah.

“Ke depan, kami juga akan memperluas akses melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) bagi mereka yang kesulitan menjangkau sekolah formal,” jelasnya.

Lebih jauh, Aka menyebut Gubernur Sherly juga tengah menggagas konsep sekolah terbuka untuk menjangkau peserta didik di daerah terpencil.

“Konsepnya masih kita matangkan. Yang jelas, Ibu Gubernur berharap semua pihak ikut berperan dalam menekan angka tidak sekolah, baik melalui inisiatif daerah maupun program bersama,” pungkasnya. (cr-01)