Jakarta, malutpost.com -- Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyuarakan penolakan terhadap rencana pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh Kementerian Keuangan.

Sebanyak 18 gubernur hadir langsung dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, pada Selasa (7/10/2025), sementara 15 daerah diwakili oleh perwakilan, dan lima lainnya absen.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menyampaikan bahwa seluruh pemerintah daerah sepakat menolak rencana pemotongan tersebut karena dinilai akan berdampak serius terhadap pembangunan infrastruktur di daerah.

"Kita semua tadi masing-masing dari gubernur sudah menyuarakan pendapat ke Pak Menteri Keuangan untuk dipertimbangkan, karena dengan perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada saat ini hanya cukup untuk belanja rutin. Belanja infrastruktur, jalan, jembatan itu menjadi berkurang sehingga kita minta untuk jangan ada pemotongan," kata Sherly di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. Selasa (7/10/2025), dikutip dari finance.detik.com.

Menurut Sherly, Provinsi Maluku Utara menerima TKD sebesar Rp 6,7 triliun pada tahun 2026, turun signifikan dari pagu 2025 yang mencapai Rp 10 triliun. Ia menyebut potongan terbesar terjadi pada komponen Dana Bagi Hasil (DBH).

Selain itu, Sherly juga menyoroti beban tambahan daerah akibat pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta berbagai janji pembangunan infrastruktur.

"Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar," ujarnya

Ia menambahkan, pemotongan TKD di level provinsi rata-rata mencapai 20-30 persen, sementara di beberapa kabupaten seperti di Jawa Tengah, pemotongan bahkan disebut mencapai 60-70 persen.

"Itu berat untuk pembangunan infrastruktur," pungkas Gubernur Sherly. (nar)