Tekanan sosial dan risiko diasingkan dari komunitas menjadi ancaman nyata yang dapat melumpuhkan keberanian pengawas.

Selain itu, rekrutmen pengawas ad hoc (Panwascam, PKD, PTPS) yang berkualitas di daerah terpencil juga tidak mudah. Tingkat pendidikan yang terbatas dan minimnya pemahaman regulasi pemilu yang kompleks turut menjadi kendala.

Proyeksi dan Rekomendasi Penguatan Tata Kelola Pengawasan

1. Pengawasan Berbasis Komunitas dan Kewilayahan (Community Based Supervision)
Diperlukan strategi untuk menjadikan masyarakat sebagai mitra aktif pengawasan. Program seperti "Desa Anti Politik Uang" atau "Patroli Pengawasan" perlu diadaptasi dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan organisasi kepemudaan lokal yang memiliki pengaruh dan jangkauan luas.

Di Maluku Utara, peran Bobato (dewan adat) atau pemimpin gereja dapat dioptimalkan untuk menyebarkan nilai-nilai Pemilu bersih. Pengawas Pemilu dapat berperan sebagai fasilitator dan pusat verifikasi informasi dari jaringan komunitas ini.

Model ini mengubah pengawasan dari yang semula bertumpu pada individu (pengawas formal) menjadi gerakan kolektif.

2. Adopsi Teknologi Tepat Guna (Appropriate Technology)
Proyeksi ke depan dapat memanfaatkan teknologi tepat guna. Contohnya adalah pengembangan aplikasi pelaporan offline-first, di mana pengawas dapat mengisi laporan lengkap dengan bukti foto/video secara luring, dan aplikasi akan otomatis melakukan sinkronisasi ketika perangkat mendeteksi sinyal internet.

Pemanfaatan teknologi SMS gateway untuk laporan cepat atau penggunaan radio komunikasi (seperti HT) di wilayah tanpa sinyal sama sekali juga perlu dipertimbangkan sebagai solusi alternatif yang lebih andal. Ini adalah bentuk "teknologi asimetris" yang menyesuaikan dengan kondisi lapangan.

Baca Halaman Selanjutnya..