Sofifi, malutpost.com -- Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa.

Hal ini ditegaskan dalam pertemuan antara Gubernur Maluku Utara dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada 18 September 2025 lalu di Kantor LKPP, Jakarta.

Dalam pertemuan strategis tersebut, dibahas tiga agenda penting yang menjadi fokus peningkatan untuk pelaksanaan pengadaan tahun anggaran 2026, yaitu:

Peningkatan Katalog Konstruksi, Peningkatan Konsolidasi Pengadaan, dan Penerapan Kontrak Payung untuk Konstruksi.

Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara, Risman Iriyanto, menyampaikan bahwa ketiga agenda ini merupakan langkah konkret demi mewujudkan prinsip pengadaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

"Beberapa hal yang dibahas di atas demi terpenuhinya prinsip pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Maluku Utara," ujar Risman, Senin (29/9/2025).

Ia menambahkan, tindak lanjut teknis akan segera dilakukan untuk mempersiapkan pelaksanaan ketiga agenda tersebut secara optimal di tahun anggaran 2026. Risman juga berharap, dengan penguatan sistem melalui katalog konstruksi, konsolidasi, dan kontrak payung, proses pengadaan di Maluku Utara dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Pertemuan ini menjadi sinyal positif kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan LKPP dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang lebih baik dan berdaya saing tinggi. (nar)