Ternate, Malutpost.com - Focus Group Discussion (FGD) Aksi Perubahan untuk mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital. FGD aksi Perubahan dari Muhamad Ikbal, S.E., M.M yang bertajuk “Optimalisasi Tata Kelola Keuangan Melalui Microsite Anggaran Keuangan – MITRA KEUANGAN” ini dilaksanakan di Anomali, Selasa (23/9).

Kegiatan yang di inisiasi oleh Project Leader Muhamad Ikbal, S.E., M.M, dengan bimbingan mentor Abdullah Hi. M. Saleh, dihadiri oleh perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota Ternate.

Peserta PKA Angkatan XVI Tahun 2025 BPSDM Provinsi Maluku, Muhamad Ikbal, yang juga selaku Kabid Anggaran BPKAD Kota Ternate memaparkan pentingnya inovasi digital dalam pengelolaan anggaran, inovasi MITRA KEUANGAN, diharapkan dapat menjadi media transparansi publik sekaligus instrumen peningkatan kualitas pelayanan informasi keuangan daerah. “Melalui MITRA KEUANGAN, kita ingin menghadirkan akses informasi anggaran yang lebih mudah, cepat, dan terbuka bagi perangkat daerah dan pemangku kepentingan,” ujar Ikbal.

Sementara itu, Kepala BPKAD selaku mentor Abdullah Hi. M. Saleh, memberikan apresiasi atas pengembangan inovasi ini sebagai jendela infomasi keuangan. Dia juga tekankan tentang dukungan terhadap SPBE terkait keterbukaan informasi keuangan, serta pentingnya sinergi lintas perangkat daerah dalam memastikan keberlanjutan aksi perubahan MITRA KEUANGAN ini.

Kehadiran perangkat daerah dari unsur pendapatan, unsur sekretariat DPRD, unsur perencanaan dan unsur pengawasan dalam FGD ini, menghasilkan beberapa catatan strategis, yaitu pentingnya integrasi microsite dengan sistem keuangan daerah dan nasional, penguatan komitmen perangkat daerah dalam memperbarui data anggaran secara berkala.

Kemudian sosialisasi dan edukasi bagi aparatur untuk mendorong partisipasi dan pengawasan implementasi MITRA KEUANGAN dan adanya replikasi inovasi di bidang perencanaan dan pengawasan.

Dengan adanya MITRA KEUANGAN, Pemerintah Kota Ternate berharap dapat mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih terbuka, partisipatif, dan berorientasi pelayanan publik. (red/kun)