Oleh: Sulfan Kiye
(Mahasiswa Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unkhair)

Basis sosiologis masyarakat kita bertumpu pada kekeluargaan, marga, dan kesatuan sejarah budaya. Setajam apa pun perbedaan politik, fakta ini tidak akan pernah terhapus.

Karena itu, pengelolaan kekuasaan seharusnya berpijak pada realitas sosial tersebut. Istilah musuh politik menurut saya tidaklah tepat; dalam konteks lokal, politik semestinya dipahami sebagai kompetisi.

Baca Juga: Pendidikan Mengimplikasikan Konsep Tentang Manusia dan Dunia

Sebuah pertandingan, di mana lawan hanyalah penguji. Pertandingan itu menjadi hiburan sekaligus pelajaran. Dalam sejarah pertandingan mana pun, tidak pernah ada istilah “musuh” yang ada hanya rival yang saling menguji kapasitas.

Landasan penting untuk melangkah ke tahapan politik yang lebih matang ialah membangun persatuan berbasis kesatuan sosial-budaya dan kekeluargaan.

Semua kekuatan lokal perlu dihimpun dalam semangat bersama memberantas kemiskinan dan kebodohan. Dua musuh utama ini mustahil dikalahkan bila pengelolaan kekuasaan justru menempatkan lawan tanding sebagai musuh politik.

Baca Juga: Koran Digital Malut Post edisi, Sabtu 13 September 2025

Praktik tawan-menawan misalnya memindahkan pegawai bawahan ke daerah terpencil karena dendam politik hanya akan melemahkan upaya membangun persatuan kekuatan lokal.

Alih-alih maju ke arena yang lebih besar, kita terjebak dalam lingkaran kecil dendam yang menggerogoti diri sendiri. Di Halmahera Timur, istilah musuh politik kerap melahirkan kebijakan balas dendam yang seolah melegalkan perlakuan tidak adil.

Baca Halaman Selanjutnya..